Usulan Pengembangan Tambak Garam Rakyat, Pemda Sumbawa Tunggu Hasil FS

SUMBAWA, Samotamedia.id – Pemkab Sumbawa mengaku masih menunggu hasil evaluasi Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan yang dilakukan pemerintah terhadap lahan yang diusulkan sebagai lokasi pengembangan tambak garam rakyat.

“Evaluasi yang saat ini dilakukan untuk memastikan layak atau tidak. Karena untuk tambak garam posisinya harus berada di bawah 15 MDPL kalau di atas gak bisa,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, Rabu (18/2/26)

Pemerintah pada prinsipnya kata dia,sudah mengirimkan peta lokasi sesuai permintaan lahan seluas 10.000 hektar. Peta lokasi itu nantinya akan dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk memastikan kelayakan atas 10.000 hektar lahan itu.

“Jadi, hasil 10.000 hektar itu nantinya akan dilihat mana yang sesuai dengan SOP untuk pendirian tambak garam industri. Kita juga belum tau apakah 10.000 hektar itu akan dipakai semua atau tidak,” ujarnya.

Ia melanjutkan terhadap 2.500 hektar yang sebelumnya berkategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kini statusnya sudah dikeluarkan. Pemerintah pun sudah menyiapkan lahan pengganti atas pengalihan status tersebut seluas 3.500 hektar.

“Status lahannya yang pemerintah siapkan sudah tidak ada masalah untuk LP2B, karena status tersebut sudah kita revisi di Perda RTRW yang baru termasuk lahan penggantinya juga sudah kita siapkan,” ucapnya.

Ia mengakui, memang yang sudah di deliniasi ada 7.000 hektare berdasarkan kesesuaian dengan RTRW. Tentu untuk membuat kebijakan lebih lanjut dibutuhkan data lebih detail lagi sehingga perlu dilakukan Studi kelayakan baik dari segi topografi maupun tekhnis lainnya.

“Kami berharap dari hasil FS tersebut kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait kondisi lahan dan bisa sesuai untuk program pengembangan garam dengan tekhnologi evaporasi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal terkait rencana lokasi lahan tersebut, saat ini ada 180 orang pemilik dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan di lokasi tersebut juga sudah ada infrastruktur jalan usaha tani tinggal dilakukan penataan lebih lanjut untuk memudahkan akses.

“Jalanya sudah ada seleber 3-5 meter dan saat ini jalan tersebut digunakan oleh petani untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, ” pungkasnya. (02)