Wabup Ungkap Pemda Sumbawa Sedang Rancang Digitalisasi Pendapatan Objek Pajak
- calendar_month Jum, 26 Sep 2025
- visibility 83
- comment 0 komentar
SUMBAWA, Samotamedia.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, menyampaikan jawaban resmi Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Sidang Paripurna III DPRD yang digelar Jumat (26/9). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov didampingi Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, SH., MH., serta dihadiri Sekda, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Dalam pidatonya, Wabup menegaskan bahwa jawaban tersebut merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah atas masukan DPRD, sekaligus komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik.
Menanggapi sorotan sejumlah fraksi mengenai pentingnya skala prioritas penggunaan anggaran, Wabup menegaskan bahwa pemerintah tetap berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal.
“Pemerintah juga tengah merancang digitalisasi pendapatan serta optimalisasi pendataan objek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Menjawab aspirasi percepatan pembangunan RSUD Sumbawa, Wabup memastikan penyelesaiannya dilakukan bertahap sesuai kondisi keuangan daerah. Sedangkan terkait rencana pembangunan masjid berskala besar di kawasan wisata Samota, pemerintah akan melakukan kajian komprehensif dari aspek lahan, perencanaan, hingga pembiayaan.
Terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari pembentukan Tim Keamanan Pangan, pelatihan Hygiene Sanitation Practices (HSP), inspeksi sanitasi, hingga pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat puskesmas. “Kami juga mewajibkan standar jasa boga dan sertifikasi layak hygiene,” tegas Wabup.
Meski pendapatan transfer mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi nasional, pemerintah memastikan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Belanja operasional diarahkan pada program strategis seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, penanganan narkoba, dan pembayaran utang operasional RSUD. (Red)
- Penulis: obygera
Saat ini belum ada komentar